Aplikasi ini dibangun setelah pesanan masuk, selesai dalam
18 hari kerja.
☆☆☆☆☆
belum ada ulasan 0 terjual27 dilihatKode K05Diperbarui 8 Oct 2026
Untuk perusahaan yang mengurus sendiri kewajiban pajaknya. Yang paling menekan dalam urusan pajak bukan hitungannya, melainkan tanggalnya: hampir setiap jenis pajak punya batas setor dan batas lapor yang berbeda, dan sanksinya berjalan otomatis per bulan tanpa peringatan. Kalender kewajiban menaruh semuanya di satu tempat, lengkap dengan nilai dan statusnya. PPN dicatat dua sisi — keluaran dan masukan — beserta jatah nomor seri faktur yang sering habis di tengah bulan. Bukti potong PPh 23 dan 26 terbit dari data lawan transaksi, sehingga yang tidak ber-NPWP otomatis kena tarif lebih tinggi. Aset tetap disusutkan menurut kelompok fiskal, dan selisihnya terhadap penyusutan pembukuan tercatat sebagai koreksi fiskal yang siap dipakai di SPT Tahunan.
Deployment bersifat pilihan. Bila Anda memasang sendiri, yang dibayar hanya
lisensi. On-site tersedia dengan tambahan biaya.
Fitur aplikasi
Ringkasan
✓
📊 Dasbor Kepatuhan
Basic
Kewajiban yang jatuh tempo bulan ini beserta posisi PPN kurang atau lebih bayar. Denda pajak berjalan otomatis, jadi yang perlu terlihat lebih dulu adalah tanggalnya, bukan angkanya.
PPN
✓
🧾 Faktur Pajak Keluaran
Basic
PPN yang dipungut dari pelanggan. Nomor seri faktur berasal dari jatah yang diberikan DJP dan harus dipakai berurutan — nomor yang lompat akan dipertanyakan.
✓
📥 Faktur Pajak Masukan
Basic
PPN yang dibayar ke pemasok dan bisa dikreditkan. Faktur masukan yang belum disetujui DJP tidak boleh dikreditkan — dan itulah selisih yang paling sering muncul saat pemeriksaan.
✓
🔢 Jatah Nomor Seri Faktur
Profesional
Rentang nomor seri dari DJP beserta sisanya. Jatah yang habis di tengah bulan menghentikan penerbitan faktur — dan permintaan tambahan tidak terbit dalam sehari.
✓
⚖️ Rekonsiliasi PPN
Profesional
Peredaran usaha menurut pembukuan dibandingkan dengan DPP faktur keluaran. Selisih yang tidak dijelaskan adalah temuan pemeriksaan yang paling umum.
✓
💱 Restitusi & Kompensasi
Profesional
Lebih bayar PPN yang dimintakan kembali atau dikompensasikan. Restitusi hampir selalu memicu pemeriksaan, sehingga kompensasi sering dipilih walaupun uangnya tertahan lebih lama.
Kepatuhan
✓
📅 Kalender Kewajiban Pajak
Basic
Setiap jenis pajak dengan batas setor dan batas lapornya. Sanksi keterlambatan berjalan per bulan tanpa peringatan, jadi kalender inilah yang paling sering dibuka.
✓
🏦 Setoran Pajak (e-Billing)
Standard
Kode billing dan bukti penerimaan negara. NTPN adalah bukti sah bahwa pajak sudah dibayar — tanpa itu, transfer bank saja tidak berarti apa-apa di mata DJP.
✓
📤 Pelaporan SPT
Standard
SPT yang sudah dilaporkan beserta bukti penerimaannya. Nomor tanda terima elektronik adalah satu-satunya bukti bahwa laporan benar-benar masuk.
✓
⚠️ Sanksi & Denda
Profesional
Denda telat lapor dan bunga telat setor. Bunga dihitung per bulan dari tanggal jatuh tempo — menunda satu minggu dan satu bulan dikenakan sama.
✓
🗄️ Arsip Dokumen Pajak
Profesional
Berkas pendukung yang wajib disimpan sepuluh tahun. Saat pemeriksaan, dokumen yang tidak bisa ditunjukkan dianggap tidak pernah ada.
✓
🔗 Transaksi Afiliasi
Enterprise
Transaksi dengan pihak berelasi beserta dokumen penentuan harganya. Di atas ambang tertentu, dokumen transfer pricing wajib ada sebelum SPT dilaporkan, bukan saat diminta.
✓
🌐 Tarif P3B & SKD
Enterprise
Tarif PPh 26 yang diturunkan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Tanpa SKD yang masih berlaku, tarif kembali ke 20% dan selisihnya ditanggung perusahaan.
✓
📜 Kebijakan & Perubahan Aturan
Enterprise
Peraturan baru yang memengaruhi perhitungan. Tarif dan skema pajak berubah lebih sering daripada yang diperkirakan, dan berlakunya sering surut.
PPh
✓
✂️ Bukti Potong (e-Bupot)
Basic
Bukti potong PPh 23 dan 26 atas jasa. Lawan transaksi menagih dokumen ini untuk dikreditkan di SPT mereka — keterlambatan menerbitkannya langsung jadi keluhan.
✓
👥 PPh 21 Karyawan
Standard
Potongan pajak penghasilan tiap karyawan per bulan. Sejak skema TER, potongan bulanan memakai tarif efektif dan baru dihitung ulang di Desember — selisihnya harus disiapkan sejak awal.
Aset
✓
🏭 Aset Tetap & Penyusutan Fiskal
Standard
Harta berwujud beserta kelompok fiskalnya. Penyusutan fiskal memakai kelompok harta 1–4 dan sering berbeda dari penyusutan pembukuan — selisihnya jadi koreksi fiskal di SPT Tahunan.
Laporan
✓
📅 Kewajiban per Status
Standard
Berapa yang sudah lapor dan berapa yang lewat tempo. Satu kewajiban lewat tempo berarti sanksi bunga sudah mulai berjalan.
✓
🧾 PPN Keluaran per Status Faktur
Profesional
PPN yang dipungut menurut status fakturnya. Faktur yang masih draf belum menjadi kewajiban, tetapi juga belum bisa ditagihkan ke pembeli.
✓
✂️ Bukti Potong per Jenis PPh
Profesional
Sebaran pemotongan menurut jenis penghasilan. Tarif yang salah pilih di sini menghasilkan kurang potong yang ditagih beserta sanksinya.
✓
🧮 Koreksi Fiskal per Jenis
Enterprise
Beda tetap dan beda waktu beserta nilainya. Beda tetap menaikkan pajak selamanya; beda waktu hanya menggesernya ke tahun lain.
✓
🏭 Penyusutan Fiskal per Kelompok
Enterprise
Beban penyusutan menurut kelompok harta. Salah menempatkan aset di kelompok yang lebih pendek adalah koreksi yang mudah ditemukan pemeriksa.
PPh Badan
✓
🧮 Koreksi Fiskal
Profesional
Beda antara laba komersial dan laba fiskal. Biaya jamuan tanpa daftar nominatif dan sumbangan yang tidak memenuhi syarat adalah koreksi yang hampir selalu muncul.
✓
📈 Angsuran PPh 25
Profesional
Angsuran bulanan berdasarkan SPT Tahunan sebelumnya. Bila laba tahun berjalan turun tajam, angsuran boleh diajukan turun — sedikit yang memanfaatkannya.
Data Induk
✓
🤝 Lawan Transaksi
Profesional
Pelanggan dan pemasok beserta status NPWP-nya. Lawan transaksi tanpa NPWP dikenakan tarif potong dua kali lipat — itu keputusan tarif, bukan sekadar data kosong.
Tata Kelola
✓
🏢 Entitas & NPWP Cabang
Enterprise
Beberapa badan hukum atau cabang dalam satu grup. Tiap NPWP punya kewajiban sendiri — pemusatan PPN harus diajukan dan disetujui, tidak bisa diasumsikan.
✓
✅ Persetujuan Berjenjang
Enterprise
SPT dan setoran di atas nilai tertentu perlu persetujuan direksi. Angka yang sudah dilaporkan ke DJP hanya bisa diperbaiki lewat pembetulan, jadi pemeriksaan sebelum kirim lebih murah.
✓
🔍 Jejak Audit
Enterprise
Perubahan pada faktur, bukti potong, dan angka SPT. Faktur yang diubah setelah diunggah ke DJP adalah hal pertama yang ditelusuri pemeriksa.
Sengketa
✓
🔎 Pemeriksaan & Sengketa
Enterprise
Surat pemeriksaan, SKP, keberatan, sampai banding. Batas waktu tanggapan bersifat mutlak — lewat sehari, hak keberatan gugur seluruhnya.
Integrasi
✓
🔌 Integrasi DJP & Akuntansi
Enterprise
Sambungan ke Coretax, e-Faktur, e-Bupot, dan sistem akuntansi. Sinkron yang gagal diam-diam membuat faktur terbit di satu sisi tetapi tidak terbaca di sisi lain.
Varian penyajian
Aplikasi yang sama, dengan istilah dan data contoh yang disesuaikan: